MANADO, PILARSULUT.co - Tahun 2023 iklim investasi di Sulut terbilang cerah. Sepanjang tahun lalu, realisasinya menembus Rp10,71 triliun. Angka tersebut naik 64 persen dibandingkan dengan tahun 2022.
Bahkan, capaian tersebut merupakan yang tertinggi selang 10 tahun belakang ini.
“Realisasi investasi di Sulawesi Utara tahun 2023 terbesar sepanjang 10 tahun terakhir,” kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Rabu (21/2/2024).
Realisasi investasi yang sangat signifikan tersebut, didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,7 triliun.
Sementara sisanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3 triliun.
Capaian investasi tersebut, tersalur pada 5.828 proyek. Dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 11.408 orang, dan Tenaga kerja Asing di tahun 2023 bertambah 20 orang.
Adapun sektor penyumbang terbesar investasi di Bumi Nyiur Melambai tahun 2023 adalah sektor pertambangan.
Kemudian disusul, sektor listrik, gas dan air. Selanjutnya hotel dan restoran. Ada juga dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Sektor kelima yaitu dari industri makanan.
Para investor yang menanamkan modalnya di Sulut, terbagi di beberapa kabupaten/kota, yakni Kota Manado dengan nilai investasi Rp2,5 triliun, Kabupaten Minahasa Utara Rp2,3 triliun, Kota Kotamobagu Rp1,2 triliun, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp1,1 triliun dan Kabupaten Bolaang Mongondow Rp842 miliar.
Capaian investasi yang luar biasa tersebut tidak lepas dari peran Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mampu meyakinkan investor mengembangkan usaha di Sulut.
Selain memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sulut, ada juga berbagai upaya strategis dilakukan, di antaranya baru-baru ini Gubernur Olly mengundang investor Jepang. Di mana, hasilnya mereka siap bangun pabrik di Likupang Minahasa Utara.
Sementara Wakil Gubernur Steven Kandouw juga ikut berperan dengan memberikan pencerahan kepada calon investor mengenasi pengembangan hotel dan resort di sepanjang pantai timur.
Usaha ini cukup berhasil menggaet investor. Baik, PMA maupun PMDN saat ini sementara urus izin PKKPR (kesesuaian ruang laut), itu artinya mereka serius melakukan investasi di Sulut. (*)
