MANADO, PILARSULUT.co - Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Kantor DPRD Sulut, Selasa (25/2/2025). Dengan maksud untuk menyampaikan aspirasi terkait Tunjangan Kinerja (TUKIN) bagi dosen yang belum diberikan secara penuh sejak tahun 2020.
Mereka meminta DPRD Sulut menjembatani perjuangan ini dan membawa aspirasi mereka ke DPR-RI dan Presiden RI Prabowo Subianto.
Koordinator ADAKSI Sulut, Brave Sugiarso memimpin pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari empat perguruan tinggi negeri di Sulut, yakni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Universitas Negeri Manado (Unima), Politeknik Negeri Manado (Polimdo) dan Politeknik Nusa Utara (Polnustar).
Mereka menegaskan bahwa TUKIN bagi dosen PTN-BH, PTN-BLU, PTN-Satker, serta LLDIKTI harus diberikan secara penuh tanpa potongan.
Boyke Rorimpandey selaku Pembina Adaksi Wilayah Sulut, Dosen Fakultas Peternakan Unsrat, turut menyoroti bahwasanya perjuangan ini telah dilaksanakan Tingkat Nasional antara lain pada 3 Februari 2025 di simpangan Monas berdekatan dengan Istana Presiden di Jakarta.
Boyke bersama rekannya, Adi Nelwan, telah melakukan Orasi dengan menghadirkan Kabasaran Cakalele dan melepas sepasang Merpati sebagai tanda kesetiaan Dosen dalam mengabdi.
Orasi tersebut telah mendapat respons positif dari pihak pemerintah, tetapi respons tersebut ternyata tidak lebih dari janji pemerintah tanpa realisasi.
“Aksi yang kami lakukan mendapat respons dari pemerintah, termasuk kementerian terkait, tetapi hanya sebatas ‘surga telinga’. Janji-janji diberikan, namun realisasinya belum ada. Aturan yang telah ditetapkan pemerintah pun nyatanya diabaikan,” tegas Boyke.
Dalam Dengar Pendapat Dengan DPRD Sulut bersama ADAKSI Wilayah Sulut, maka Stella Runtuwene sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut menambahkan bahwa persoalan TUKIN bisa saja tidak dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih bisa diperjuangkan dalam anggaran tahun 2025-2026.
“Untuk anggaran kesejahteraan dosen itu harus ada, apalagi kementerian juga sudah menyampaikan pemotongan anggaran untuk kesejahteraan anak didik. Lanjut Wakil Ketua DPRD, kami juga akan menyampaikan bahwa jangan hanya peserta didik saja yang diperhatikan, tetapi juga tenaga pengajarnya agar kesejahteraannya bertambah,” ungkapnya.
Sejurus dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Louis Carl Schramm, juga menyatakan dukungan mereka terhadap tuntutan para dosen. Louis Carl Schramm mengatakan bahwa ia memahami perjuangan para dosen yang terkadang sampai mengorbankan waktu bersama keluarga demi mendidik mahasiswa.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulut, Cindy Wurangian, dalam membacakan kesimpulan pertemuan menyebutkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya soal implementasi TUKIN, tetapi juga keadilan dalam pemberian tunjangan tersebut.
“Tadi saja, saya melihat dari ruangan ini. sudah ada perbedaan persepsi yang telah diklarifikasi. Kami semua sudah menangkap maksudnya. Mungkin saya mengusulkan di sini bukan hanya TUKIN For All, tapi TUKIN Full For All,” tegas Cindy.
Pertemuan ini selain dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Stella Runtuwene, juga dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Voni Paat, bersama anggota Komisi IV lainnya, yaitu Irene Pinontoan, Pierre Makisanti, Vionita Kuerah, dan Julyeta Paulina Runtuwene. Dengan adanya dukungan dari DPRD Sulut, ADAKSI Sulut berharap perjuangan mereka bisa segera berlanjut ke ke tingkat yang lebih tinggi dan pemerintah pusat dapat segera merealisasikan hak para dosen.
Diakhir dengar pendapat, dilanjutkan dengan Penandatangan Petisi ADAKSI Wilayah Sulut oleh Ketua dan Jajaran Komisi IV DPRD Sulut sebagai wujud dukungan terhadap Aspirasi ADAKSI. Salam Perjuangan TUKIN FULLFOR ALL untuk Dosen ASN Kemendiktisaintek. (*)
