Ketua Umum DPP KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf mengatakan sejarah KAPTEN ini lahir pada keresahan atas dunia ketenaga kerjaan. Tidak ada di dalam memperatur Undang-undang Keputusan Menteri (KEPMEN) dan apapun peraturan yang ada tentang ketenaga kerjaan mengatakan bahwa tugas kementerian tenaga kerja menuntaskan pengangguran tidak. Jadi semakin banyak pengangguran artinya kementirian tenaga kerja cukup sulit. Itu yang saya simpulkan, maka KAPTEN mencoba dimana ada ruang-ruang yang tidak di isi teksholder yang berkaitan dengan dunia ketenaga kerjaan untuk mengambil sikap yang membuat dimana terakomodir nilai-nilai yang saya katakan tadi dalam tanda kutip tidak dikerjakan oleh pemerintahan ini. 1 Mei 2019 adalah hari kelahiran KAPTEN Indonesia sebagai pertanda dan itu adalah di komandankannya bahwa KAPTEN ini bersama dengan buruh karena 1 Mei adalah hari buruh. Sehingga KAPTEN bertanggung jawab atas seluruh. Sampai hari ini KAPTEN secara struktur itu sudah hadir di 34 Propinsi, yang dilantik lebih dari separuh. Dan tidak boleh asal menyampaikan visi dan misi KAPTEN ini karena ketika di awal kabar tentang KAPTEN tidak benar maka selama menjadi tidak benar tetapi kalau diawal kita mencoba sesuai dengan arah visi dan misi KAPTEN itu kedepan akan menular satu gagasan-gagasan yang bisa diduplikasikan.
Secara struktur di luar negeri kita rancang empat benua , korwilnya sudah terbentuk semua bahkan di asia dibagi dua krena terlalu lebar, asia pasifik satu korwil dan timur tengah satu korwil, auastrali 6 negara, eropa 37 negara, 50 negara di amerika serikat, dan sisanya jumlah 119 negara berada di Asia baik pasifik maupun timur.
Hari ini sudah ada 30 yang siap di lantik maka kami target paling lambat 30 September 2020 semua di Indonesia akan di lantik dan akan bekerja di luar negeri membentuk Dewan Pengurus Cabang Istimewah (DPCI) sampai hari ini baru satu DPCI terlantik yaitu Malaysia,dan kami kabarkan satu program bahwa dimalaysia hari ini kami punya mandat atas nama DPP bersama dengan penyedia tenaga kerja yang ada dimalaysia seluruh semenanjung Malaysia kurang lebih 2 juta kuota yang diserahkan, yang sebelumnya ada 4 juta manusia yang berwarga Negara Indonesia yang bekerja dimalaysia setelah COVID-19 semua kembali kenegeranya dan berstatus tidak jelas, maka kami bertanggung jawab memasang antena di seluruh perbatasan.
Perbatasan yang memungkinkan orang masuk tanpa identitas tidak jelas, dan satelit kami punya orang-orang yang sudah terpasang di sana dan melarang tidak boleh lagi ada yang masuk kenegara orang tanpa identitas. Akhirnya kami bertekat tidak ada lagi warga Negara Indonesia terlantar, kenapa kalau dia berstatus illegal maka status hukumnya tidak memiliki perlindungan hukum. Kami sudah mengatakan bahwa seluruh stekholder bahkan kepada presiden bahwa satu nyawa satu warga Negara indonesia menjadi pekerja migran diluar apakah legal maupun illegal karena kita yang membiarkan legal.
Warga Negara di luar negeri itu kurang lebih 10 juta berarti ada 6 jutaan manusia di luar negeri statusnya tidak jelas. Dalam hukum ada yang namanya asas manfaat dan fungsi tujuan yang baik, bahwa kalau dia illegal maka dia tidak membayar pajak dari pada Negara tersebut. Legal maka statusnya wajib bayar pajak. Sehingga dalam waktu dekat setelah deklarasi semuanya KAPTEN membentuk tim hari ini untuk melegalkan semua orang-orang di luar negeri dan tidak ada lagi orang yang illegal.
“Kapten kedepan itu akan menjadi sebuah industri yang di bidang ketenaga kerjaan semua menggakomodir seluruh kepentingan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri pada intinya adalah tidak boleh lagi duta itu disia-siakan, duta itu adalah pahlawan jangan gelar pahlawan tapi tidak diberikan kepastian terhadap identitas, artinya kau bayar atau tidak bayar itu adalah pahlawan,yang jelas hargai dia beri kesempatan lagi ketika dia pulang kawal dia berangkat beri jalan-jalan terbaik ketika ada persoalan di sana layani dia, jangan kita punya kedutaan di sana tapi tidak memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini, hari ini ada 14 sampai 24 persoalan di setiap hari yang tidak pernah terdengar di telingan kita, di mata kita tidak pernah kita membaca kondisi itu. Seharus ketika ada masalah kita harus bela mati-matian apapun kondisinya karena itu adalah warga Negara indonesia, hampir-hampir saya katakana itu di biarkan saja dengan dali bahwa itu illegal. Siapa yang membuat dia illegal apakah dia mau kadang-kadang itu tidak pernah dia bayangkan para pekerja migran, hanya persoalannya adalah diiming-imingi sebuah pekerjaan silahkan berangkat dengan macam-macam, tetapi begitu sampai disana di terlantarkan apa boleh buat dia harus mengambil sikap untuk bertahan hidup yaitu menjadi illegal, bukan sikap seorang pekerja migran tapi proses yang membuat dia terlantar dan memilih yang namanya illegal. Kami tidak mau terjadi seperti itu pemerintah harus hadir dari hulu hingga hilir. Sampai proses pada saat terjadi dan ketika kembali kalauu pemerintah tidak bertanggung jawab KAPTEN menggambil alih itu kegiatan” tutup Abdul.
Sementara, Ketua DPW KAPTEN Sulut, Agus Ointu, SE yang baru dilantik menyampaikan kepengurusan untuk pengabdian, jadi dalam pengabdian kita harus memberikan diri kita untuk sebuah organisasi.
"Organisasi ini belum lama saya terima dan kebetulan kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bapak Benny Ramdhani adalah sabat saya lagi menata ketenaga kerjaan khusunya di Indonesia. tanpa hitungan detikpun maka saya terima amanah ini. Maka melalui kesempatan ini pada teman-teman yang terlibat kepengurusan ini mari sama-sama kita mengabdikan diri kita untuk tujuan bagaiman membentuk manusia yang mandiri," ujar Agus.
Lanjut Agus, dalam komunitas ini adalah bagaiman kita menjadikan manusia dari tidak punya penghasilan menjadi ada penghasilan tentu yang akan kita bangun adalah bagaiman kita menciptakan tenaga Kerja, mengapa posisi ini saya tetap terima karena dengan pengabdian saya adalah garda terdepan, karena saya ini lebih suka mencari amal dari pada mencari harta, selanjutnya saya membutuhkan dalam komunitas adalah orang yang pekerja khususnya dalam komunitas ini mari betul-betul kita bekerja mengabdi bagaimana menciptakan manusia-manusia yang mandiri.
"Kenapa saya katakan mandiri ketika kita menciptakan tenga kerja yang kita kirimkan keluar negeri. Ketika dia sudah pulang dia sudah dikatakan mandiri. Dan saya selaku ketua akan bekerja keras sessuai amanah yang diberikan, karena saya tidak suka menyia-nyiakan amanah," tanda Agus. (Ai Maku)
Berikut ini nama susunan personalia dewan pengurus wilayah KAPTEN Indonesia propinsi Sulawesi utara masa pengabdian 2019-2024
I. Dewan penasehat
Ketua : Gubernur Sulawesi Utara
Kapolda Sulawesi Utara
Pangdam 13 Merdeka
Kadis Tenaga Kerja Sulawesi Utara
II. Dewan Pembina
Ketua : Masrih Solaeman
Taufiq Bilfaqih, Sos, i M, Si
Drs. Uten Moki
Drs. Harun Mantau
III. Badan Pengurus Harian
Ketua : Agus Ointu, SE
1. Wakil Ketua : Wahyudi Bacsdab
2. Wakil Ketua : Arafah
3. Wakil Ketua : Indra Bilondatu
4. Wakil Ketua : Adetia Miola
5. Wakil Ketua : Sumarlin Bahtiar, SE
6. Wakil Ketua : Yuslan Lantuka, S. Kom
7. Wakil Ketua : Hamdi Idris
8. Wakil Ketua : Syahril Maku
Sekretaris : Fani Datukramat
1. Wakil sekretaris : Mulyadi Tuhatelu
2. Wakil sekretaris : Geraldy Firmansyah Harun
3. Wakil sekretaris : Basuki Syam
4. Wakil sekretaris : Zulkifli
5. Wakil sekretaris : Salma Maruf
6. Wakil sekretaris : Abdul Alim Mahmud
7. Wakil sekretaris : Risandi Ratunsee
8. Wakil sekretaris : Hamsa Ismail
Bendahara : Sri Rahmila Ukoli
Wakil Bendahara : Astin Kasim
Wakil Bendahara : Agung Pratama Mahmud
Keterangan Bidang/Biro :
1. Rekrutmen Member Komunitas
2. Hukum dan Hubuungan Internasional
3. Pengembangan SDM
4. Kelembagaan dan Humas
5. Advokasi
6. IT dan Data
7. Hubungan LIntas Perusahaan
8. Manajemen perencanaan
9. Ekonomi dan Keunagan
Abdul Rauf Kaharuddin
Ketua Umum Sekretaris Jendral
