Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Pemprov Sulut.
Di tempat yang sama, Dr. Isma Yatu, CSFA., CFrA Anggota IV BPK RI menyampaikan, meski dapatkan opini WTP pemeriksa menemukan adanya temuan potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.
“Antara lain, Pengelolaan Dana BOS perlu perbaikan pada belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari Dana BOS serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai", ucapnya.
“Kemudian, Kelemahan dalam sistem pengelolaan Aset Tetap yaitu masih adanya penata usahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal, Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan", pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sulut Olly Dondokambey membawakan sambutan menyampaikan adanya perbedaan waktu penyerahan LHP Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Anggaran 2020 tahun penyerahan LHP kita sama-sama menyaksikan, pagi ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), sudah lakukan penyerahan. Sedangkan seluruh Kabupaten/Kota penyerahan LHP di kantor BPK", ucapnya.
Gubernur Sulut menambahkan transparansi harus di kedepankan.
"Pemerintahan bisa berjalan dengan baik menjalankan sesuai dengan aturan, terhadap transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung kinerja pemerintah tidak ada batas atau sekat-sekat antara pemerintah d an masyarakat", tambahnya.
Sinegitas antara pemerintas dengan legislatif berjalan dengan baik, Dan untuk pengelolaan dana BOS Yang menjadi catatan, kami akan membentuk satgas.
"Apa yang kita lakukan sampai hari ini adanya kerjasama dengan legislatif semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lima tahun memerintah semua mendapatkan WTP. Pemerintah Provinsi Sulut di dalam laporan yang disampaikan secara langsung tentang pengelolaan dana BOS, kami akan membentukan satgas", pungkas Gubernur Sulut. (Advetorial)
