AMBON, PILARSULUT.co - Masyarakat Negeri Adat Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah memastikan dalam waktu dekat akan melakukan prosesi Sasi Adat di wilayah petuanan Ulayat Negeri Nimanete Amalatu.
Kepastian itu dinyatakan langsung masyarakat Adat Negeri Saleman dalam forum resmi yang di hadiri Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Ambon dan Dinas Kehutanan di Kantor DPRD Maluku, Rabu 4 November 2026.
Pernyataan sikap itu menyusul adanya dugaan klaim sepihak BPKH atas tapal batas Badan Taman National (BTN) Manusela dan wilayah petuanan Negeri Saleman. Masyarakat menilai selama ini telah dibohongi.
Ketua Posbakum Negeri Adat Saleman, Argam Makatita dalam forum tersebut menjelaskan bahwa 95 persen hutan Ulayat milik Negeri telah dipatok masuk dalam kawasan TN Manusela.
"Kami punya hutan 95 persen wilayah petuanan itu masuk dalam kawasan taman nasional, " kata Argam Makatita.
Jadi, lanjut Argam, ternyata negeri kita yang bisa kita tempati hanya kurang lebih keluar kampung itu tidak lebih dari 100 meter sudah masuk dalam kawasan taman nasional. Bayangkan dari luas wilayah petuanan yang didalamnya itu ada tanaman cengkeh, pala, damar, durian yang usia hampir lebih seratus tahun itu masuk dalam kawasan, akhirnya luas pemukiman kami itu dibatasi oleh kehutanan.
Masyarakat yang mau buat sertifikat lahan kebunnya itu tidak bisa karena masuk dalam kawasan.
"Ada juga pembagian zona TN Manusela, ternyata baru kita tau Saleman itu dari bibir pantai keluar kampung tidak sampai 100 meter sudah masuk kawasan Taman Nasional. Jadi bayangkan seluruh tanaman cengkeh pala dan sebagainya itu semuanya ada dalam kawasan. Rumah yang sudah diwariskan sejak kakek nenek buyut kita semuanya masuk dalam kawasan, bagaimana ceritanya. Ini Sesuatu yang miris, " ujar Argam.
Jadi melalui forum ini, karena ini sudah mendesak maka kita datang kesini. Bapak bapak anggota DPRD yang kami hormati, kami masyarakat Adat Negeri Saleman meminta agar ini coba disikapi agar hutan hutan ini dilepaskan karena didalamnya ada tanaman cengkeh pala bukan di usia kita, usia tete nene moyang kita bayangkan masuk dalam kawasan.
"Setelah diketahui ternyata masuk dalam kawasan, kondisi masyarakat disana ini saya sudah sampaikan tolong jangan ada aktivitas siapapun atas nama negara maupun kehutan atau balai apapun itu tidak boleh, karena setalah pertemuan Ini saya pastikan kita akan melakukan Sasi Adat karena kami anggap itu hutan adat supaya bisa terlindungi. Itu sikap kami, " tegas Argam. (*)
