MANADO, PILARSULUT.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Prof DR (HC) Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK), memberi perhatian terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Hal ini yang melandasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut menggelar Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Barang Milik Daerah Berbasis Teknologi Informasi di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (11/10/2023).
Adapun Bimtek ini akan berlangsung selama tiga hari.
Gubernur Olly Dondokambey dalam arahan yang dibacakan Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey, SSTP, MAP, mengingatkan pada peserta beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait pengelolaan BMD.
Pertama, yaitu ketepatan waktu rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Kedua, ketepatan waktu pelaporan Barang Milik Daerah.
Ketiga, ketepatan waktu penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Keempat, optimalisasi PAD melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah. Kelima, percepatan Tindak Lanjut LHP BPK, dan keenam, Peningkatan Persertifikasian Kepemilikan Aset/Barang Milik Daerah.
Clay mengatakan, kegiatan ini sebagai bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.Komitmen inipun telah menunjukkan hasil positif.
Ia menuturkan, Sulawesi Utara kini termasuk dalam 10 besar daerah percontohan pengelolaan BMD.
“Ini karena komitmen Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait pengelolaan BMD mulai dari penyiapan regulasinya, tata kelolanya termasuk konsistensi perangkat daerah terkait pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini untuk lebih menyemangati setiap Perangkat Daerah termasuk Kepala Sekolah agar memberi perhatian penting terhadap pengelolaan BMD.
Adapun dalam Bimtek tersebut diketahui pada Triwulan ke III, progress Pengelolaan BMD Provinsi Sulut mencapai 85,99% dan menjadi percontohan MCP secara Nasional.
Total peserta Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis berjumlah 395 orang, terdiri dari ASN yang bertugas sebagai Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB. (*)
